Politik merupakan hal menarik untuk diselisik. Meskipun mungkin kita sudah jenuh dengan segala prahara yang diakibatkannya, ia akan terus ada dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak.

Dalam tulisan ini, saya tidak akan membedah politik secara khusus dan mendetail. Selain karena bukan tempatnya, saya juga merasa bahwa itu bukan bidang saya. Dengan kata lain, saya tidak kompeten dalam perpolitikan. Akan tetapi, saya suka mengamatinya, terlebih dalam kaitannya dengan bahasa. Oleh karena itu, saya merasa senang ketika menemukan buku yang menyinggung tentang kedua perkara tersebut. Buku itu berjudul Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru.

Buku yang diterbitkan pada 1996 dan disunting oleh Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim itu memuat berbagai tulisan bernas dari banyak tokoh. Ariel Heryanto, Benedict R.O’G. Anderson, Daniel Dhakidae, Dede Oetomo, Goenawan Mohamad, Hilmar Farid, Ignas Kleden, Jalaluddin Rakhmat, Michael van Langenberg, Mochtar Pabottingi, Muhammad A.S. Hikam, Soedjatmoko, Taufik Abdullah, dan Virginia Matheson Hooker adalah penulis-penulisnya. 

Dalam buku tersebut, saya menemukan beberapa pernyataan dan sebuah analisis yang memikat. Salah satunya adalah pernyataan Mochtar Pabottingi dalam tulisannya yang berjudul “Bahasa, Kramanisasi, dan Kerakyatan”.

“Adalah mustahil memisahkan pikiran kita, citra kita, pandangan hidup kita, singkatnya kosmologi kita dari praktik bahasa kita. Semua itu sejiwa, menyatu, constitutive, dengan praktik bahasa kita.” (hlm. 162—163)

Pernyataan itu muncul ketika Pabottingi membahas masalah bahasa Indonesia sebagai “topeng”. Menurutnya, terdapat tiga letak kesalahan pokok dalam memandang bahasa tersebut sebagai topeng. Pertama, anggapan bahwa bahasa Indonesia sekadar diperlakukan sebagai alat. Kedua, pandangan yang mengimplikasikan bahwa bahasa adalah sesuatu yang terpisah dari penggunanya. Ketiga, anggapan bahwa individu adalah penentu praktik berbahasa—padahal sebaliknya.

Selain pernyataan Pabottingi, ada juga pernyataan menarik yang disampaikan oleh Soedjatmoko dalam tulisannya yang berjudul “Bahasa dan Transformasi Bangsa”. Katanya pada halaman ke-184, “Kosa kata (sic) bahasa memang bagian yang paling cepat mencerminkan perubahan-perubahan dalam masyarakat dengan munculnya kata-kata baru dan hilangnya kata-kata yang telah usang, ataupun perubahan makna.”

Contoh dekat dari pernyataan itu dapat dilihat dalam buku ini. Bahasa dan Kekuasaan menggunakan kata penghampiran sebagai unsur lima subjudul babnya: “Penghampiran Teoretis”, “Penghampiran Budaya Politik dan Dimensi Kesejarahan”, “Penghampiran Ekonomi-Politik dan Perubahan Sosial”, “Penghampiran Ideologi dan Hegemoni Negara”, dan “Penghampiran Wacana-Tanding”. Setelah memperhatikan penggunaannya, baik pada subjudul bab maupun tulisan isi, saya menyimpulkan bahwa penghampiran adalah sinonim dari pendekatan. Kata yang terakhir itu lebih akrab dalam pemakaian dewasa ini daripada yang pertama. Berdasarkan hal demikian, kata dapat menjadi penanda perubahan. Dalam kasus ini, penghampiran menandakan adanya perubahan pemakaian—mungkin juga konsep—dari satu generasi ke generasi lain.

Berbeda dengan dua pernyataan di atas yang bersifat umum dan berkaitan dengan politik, terdapat pernyataan dari Taufik Abdullah yang mempertuturkan peran kata sebagai “mantra” pemerintah. Berikut kutipan dari tulisannya yang berjudul “Situasi Kebahasaan Masa Kini: Kepungan Eksternal dalam Perkembangan Bahasa dan Wacana di Indonesia”, yang menyajikan pertuturan itu.

“Kata dan konstruksi kata baru, yang dipakai sebagai simbol dan slogan, bukan saja berperan sebagai alat integratif tetapi juga merupakan mantra untuk mendukung sistem hegemoni dari sebuah pemerintah yang tak berhasil memenuhi salah satu legitimasi kehadirannya—meningkatkan kesejahteraan rakyat.” (hlm. 356)

Sebagai contoh, Abdullah menyebut kata berdikari, jarek, dan resopim. Ketiganya merupakan kata yang kondang pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno. Kata-kata itu tidak hanya menjadi penamaan atas sesuatu, tetapi slogan yang mengutarakan tekad.

Selain ketiga pernyataan tersebut, buku Bahasa dan Kekuasaan memuat pula analisis apik dari Virginia Matheson Hooker mengenai pidato pada masa orde Lama dan orde Baru. Dalam tulisannya yang berjudul “Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan di Indonesia: Sorotan terhadap Pembakuan Bahasa Orde Baru”, Hooker menjelaskan bahwa pidato-pidato Sukarno memuat berbagai gaya bahasa, seperti repetisi, hiperbola, dan simile. Selain itu, presiden pertama Indonesia itu juga memasukkan kata seru, seperti toh dan lho (lo); menggunakan kalimat imperatif, seperti Dengarlah bangsaku, untuk menegaskan posisinya sebagai pemimpin yang berkarisma; dan kerap memakai kata ganti saya. Unsur-unsur itu membuat pidatonya—meminjam istilah Hooker—terasa hidup.

Karakter pidato demikian agak berbeda dengan pidato masa orde Baru. Pidato pada masa yang terakhir itu bergaya bahasa sederhana, formal, dan berwibawa, serta diletakkan pada kerangka kerja pembangunan yang memiliki banyak pengulangan pesan. Menurut Hooker, pidato orde Baru, secara retorika, menjadi hal yang klise. Lantas, pada titik itulah saya bertanya-tanya, apakah gaya pidato-pejabat yang sering saya lihat pada masa ini adalah kelanjutan gaya orde Baru? Mungkin iya; mungkin juga tidak. Saya perlu mencari tahu lebih dalam. 

Selain yang sudah saya sampaikan, tentu masih banyak isi buku itu yang belum muncul di sini, seperti soal otonomi semantik oleh Ignas Kleden dan masalah eufemisme yang sempat disebut oleh Taufik Abdullah di bagian akhir buku. Saya baru menyoroti sebagian kecilnya. Oleh karenanya, saya merekomendasikan Kerabat Nara untuk membaca buku bermutu ini seutuhnya.

 

Penulis : Harrits Rizqi

Penyunting : Ivan Lanin