Tiap orang yang sedang atau pernah tinggal di Kota Malang pasti tidak asing dengan Jalan Soekarno-Hatta. Jalan besar tersebut dikenal dengan lalu lintasnya yang ramai, bahkan sering kali macet. Di tepinya ada berbagai toko dan tempat makan. Banyak anak muda—yang biasanya mahasiswa—menghabiskan waktu di sana, terutama ketika malam. 

Beberapa hari lalu, saat melewati jalan itu, tiba-tiba saya teringat sebuah akronim: Suhat. Akronim tersebut sering digunakan masyarakat Malang untuk menyebut jalan yang berada di timur laut Universitas Brawijaya itu. Beberapa media massa, seperti TIMES Indonesia dan Suryamalang.com, juga menggunakan Suhat, misalnya pada berita “Pembangunan Saluran Drainase di Sepanjang Jalan Suhat Kota Malang Batal Terealisasi” dan “Pakar Transportasi, Hendi Bowoputro: Penerapan Ganjil Genap Bukan Prioritas di Kota Malang”.

Tidak berselang lama, pikiran saya terhubung dengan akronim lain, yakni Soetta. Dalam berita, seperti pada “INA dan Angkasa Pura II sinergi kembangkan Bandara Soetta” oleh Antaranews.com dan “Ini Prosedur Baru Kedatangan Penumpang Internasional di Bandara Soetta” oleh Kompas.com, Soetta biasa dipakai untuk menandai nama bandara yang berada di Tangerang, Banten, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Lantas, saya bertanya dalam hati: Mengapa bisa bentuk yang sama menghasilkan akronim berbeda? 

Sebelum lebih jauh, mari kita cermati Suhat dan Soetta. Akronim Suhat disusun dari bagian awal bentuk pertama (Soekarno) dan awal bentuk kedua (Hatta). Sementara itu, Soetta terdiri atas bagian awal bentuk pertama (Soekarno) dan akhir bentuk kedua (Hatta). Terlepas dari masalah penulisan oe dan u pada Soekarno—yang mungkin bisa kita bahas pada lain kesempatan, kita dapat melihat bahwa ada dua cara pembentukan akronim di sana. Menariknya, pada kasus Soetta, bagian yang diambil bukan hanya suku kata terakhir, melainkan juga huruf terakhir dari suku kata pertamanya. Atas hal itu, kita pun dapat mengajukan pertanyaan: Mengapa bukan Soeta saja?

Saya kemudian tergerak untuk mencari sumber mengenai pembakuan pembentukan akronim. Siapa tahu memang ada kaidah yang berlaku. Namun, saya tidak menemukan sumber pembakuan itu. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2016) pun hanya menyebut soal penulisan huruf kapital—serta sedikit tanda titik—pada akronim, baik yang berupa nama diri maupun yang bukan. Meskipun demikian, pada contoh akronim yang bukan nama diri, secara implisit ditunjukkan bahwa pembentukan akronim bersifat manasuka. Coba perhatikan akronim iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), pemilu (pemilihan umum), puskesmas (pusat kesehatan masyarakat), rapim (rapat pimpinan), rudal (peluru kendali), dan tilang (bukti pelanggaran). Bagian pembentuknya berbeda-beda, bukan?

Fakta ketiadaan pembakuan akronim dan sifat kemanasukaan pembentukannya telah menjawab pertanyaan pertama dalam tulisan ini, yakni mengenai suatu bentuk yang menghasilkan akronim berbeda. Seseorang atau masyarakat tertentu dapat membuat akronim sesuai dengan kehendak dan kenyamanan pengucapan mereka. Jika seperti itu, apakah pada praktiknya tidak akan terjadi kekacauan? Mungkin tidak apabila penulis akronim menyertakan bentuk panjangnya dan pembaca memperhatikan konteksnya.

Walaupun begitu, potensi kekacauan masih ada. Jika demikian, apakah pembakuan atau pengonsistenan pembentukan akronim diperlukan? Dalam tulisan berjudul “Bahasa Jurnalistik: Menghindari Perkembangan Akronim Dan Singkatan”—sebuah transkripsi hari pertama “Lokakarya Media Massa”—di situs web milik Lembaga Pers Dr. Soetomo, Wieke Gur (pendiri Bahasakita.com) menyatakan perlunya pembakuan akronim. Sebabnya, perkembangan akronim begitu cepat. Hal itu membuat warga Indonesia yang berada di luar negeri dan para penutur asing yang belajar bahasa Indonesia merasa tertinggal.

Lalu, apakah pembakuan akronim mungkin terjadi? Saya pikir kemungkinan itu ada meskipun kecil karena, seperti yang dikatakan oleh Gur, perkembangan akronim sungguh cepat, apalagi dengan kehadiran media sosial yang membuat penggunanya leluasa untuk menciptakan kreasi, termasuk akronim baru. Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh Harimurti Kridalaksana dalam Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia (cet. X, 2010: 161), terdapat kebutuhan untuk berbahasa secara praktis dan cepat sehingga kependekan—yang di dalamnya termuat urusan akronim—muncul dalam bahasa Indonesia. Jadi, siapa yang mampu menangkap kecepatan perkembangan itu? Bagaimana pula ia mampu mengolahnya menjadi kaidah?

Nah, supaya tidak terlalu pusing memikirkan pembakuan akronim, mari kita berjalan-jalan di Suhat atau melihat-lihat pesawat di Soetta. Siapa tahu kita menemukan jalan keluarnya. 

 #akronim #pembakuan #suhat #soetta

Penulis : Harrits Rizqi

Penyunting : Ivan Lanin