Jalanan kita hari ini dipenuhi dengan baliho-baliho janji. Tentu, adalah sesuatu yang wajar untuk menemukan janji politikus dalam spanduk, lengkap dengan foto berpose dan logo partai, pada masa kampanye. Sebagian kita tidak mengacuhkan, sedangkan beberapa menganggapnya serupa polusi visual.

Sebuah tulisan dari Mardian Wibowo, berjudul “Ontologi Janji”, membuka mata saya pada pagi ini. Beliau berbicara mengenai janji-janji politikus sebagai nilai tukar. Visi, misi, dan rencana-rencana dipaparkan guna memikat hati kita sebagai pemilih. Para calon berjanji untuk menyejahterakan rakyat. Terkadang, bukan hanya politikus yang berjanji, rakyat pun turut berjanji untuk memilih para calon apabila visi dan misi mereka mendatangkan keuntungan kolektif. Di sini, terdapat transaksi kepercayaan. Bisa juga, rakyat berjanji mencoblos apabila dibayar. Untuk yang satu ini, saya tidak tau apa nama transaksinya.

Apabila ditinjau dari segi bahasa, janji bersifat satu pihak, sebagaimana tercatat dalam KBBI V yang memaknai kata tersebut sebagai ‘ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu)’. Wibowo menerangkan, “Janji kampanye adalah janji sepihak, semacam promosi produk barang/jasa, ketika seseorang tidak wajib membeli. Namun, manakala pembeli sudah melakukan pembelian, penjual/produsen wajib memastikan semua manfaat yang dipromosikan bisa dinikmati pembeli.” Permasalahannya, tidak ada payung hukum yang mengatur pejabat publik untuk memenuhi janjinya selepas diamanahkan mandat tersebut.

Berbeda dengan janji, payung hukum melindungi sebuah perjanjian yang berarti ‘persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu’. Kata janji yang mendapatkan afiksasi per- dan -an langsung mengalami perubahan makna. Dalam janji, tidak ada persetujuan. Sebaliknya, dalam perjanjian, terdapat persetujuan secara resmi yang lengkap dengan tanda tangan bermeterai. Bayangkan, manakala visi dan misi politikus tertuang di dalam perjanjian bersama rakyat, mungkin kata janji dalam ranah politik bisa memiliki martabat yang lebih dihargai.

Di luar itu, KBBI V seharusnya merekam segala gejala kebahasaan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Kamus mencatat janji politik sebagai ‘janji yang dibuat para kandidat pemilihan jabatan tertentu di bidang politik’. Padahal, rasanya, makna yang lebih pas untuk janji politik adalah ‘janji palsu yang dibuat para kandidat pemilihan jabatan tertentu di bidang politik’.

 

Rujukan: Wibowo, Mardian. 2024. “Ontologi Janji”. Kompas.id. Diakses pada 25 Januari 2024.

 

Penulis: Yudhistira

Penyunting: Ivan Lanin